CS Vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi Kasus ini berawal dari pertemanan antara Suami Terdakwa CS yakni Saksi YD dengan Saksi MK yang pada saat yang bersamaan Saksi YD telah menggugat cerai Terdakwa, begitu juga dengan Saksi MK...
View ArticleAnalisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia
Tidak dapat disangkal bahwa kemerdekaan berekspresi adalah salah satu hak yang fundamental yang penting untuk dijamin dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak...
View ArticleClik here to view.
Reparasi bagi Korban 65: Proses dan Tantangannya
Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara untuk...
View ArticleStudi Banding KUHAP dan KUHP: Antara Keinginan atau Kebutuhan
Dalam waktu dekat Komisi III DPR akan melaksanakan studi banding ke sejumlah negara Eropa. Komisi III DPR akan melakukan kunjungan ke empat negara, yaitu Prancis, Inggris, Rusia, dan Belanda guna...
View ArticleClik here to view.
Mendorong Depenalisasi Penghinaan
Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang strategis dan fundamental dalam menopang jalannya kehidupan berdemokrasi. Kebebasan berekspresi sepenuhnya dijamin oleh konstitusi,...
View ArticleSaat Umur RKUHP dan RKUHAP Sudah Puluhan Tahun
Sudah sangat lama, bangsa ini mengharapkan agar Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP disahkan sehingga dapat menjadi rujukan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sudah puluhan tahun rencana untuk...
View ArticleDemi Jaminan Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK Harus Diatur Dalam KUHAP
Wakil Menteri hukum dan HAM, Denny Indrayana, menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memiliki beberapa kelemahan. Kelmahanan adalah bahwa rumusan tentang...
View ArticleRUU KUHAP Harus Atasi Kelemahan KPK, Bukan Justru Melemahkannya
RUU KUHAP yang saat ini digodok oleh Parlemen dinilai oleh banyak pihak menggerogoti satu demi satu wewenang dari KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya, mengenai wewenang penyadapan dan...
View ArticlePerbandingan Alat Bukti dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP
Dalam sebuah persidangan, alat bukti sangatlah penting, karena dengan adanya alat bukti akan terungkap dengan lebih jelas dan terang kebenaran dari suatu peristiwa. Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat...
View ArticleMenggugat Pengaturan Praperadilan
Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik...
View ArticleJudicial Review UU MD3
Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono dan ICJR. Supriyadi W. Eddyono dan ICJR menunjuk Ifdhal Kasim, Wahyudi Djafar, Erasmus Napitupulu, Robert Sidauruk dan beberapa pengacara publik lainnya...
View ArticleICJR Resmi Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait Pada PUU Tindak Pidana Pencucian...
Kamis 16 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi menjadi pihak terkait tidak langsung dalam Perkara No. 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010...
View ArticlePERMEN Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ke Digugat ke Mahkamah Agung
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (ICT Watch), Shelly Woyla Marliane,...
View ArticleICJR dan ICW gugat Surat Ederan Menteri Hukum dan HAM Yang Membuka Celah...
Dengan Surat Edaran Ini Beberapa Koruptor Keluar Dari Jerat Pengetatan Remisi Ketetuan Surat Edaran No. M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah...
View ArticleICJR Tegur MA untuk Pembatalan SEMA PK
Hari Ini ICJR mengirimkan Surat Teguran kepada Ketua Mahkamah Agung untuk Membatalkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana MK melalui putusan No....
View ArticleICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Florence Sihombing
Senin, 30 Maret 2015, ICJR telah mengirimkan Amicus Curiae (Dokumen Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Amicus Curiae ini dikirim untuk memberikan komentar tertulis pada kasus Florence...
View ArticleMenguji SEMA Peninjauan Kembali, Dikandangnya Sendiri Organisasi Masyarakat...
Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute, dan Ikohi menganggap SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan...
View ArticleMeluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi
Permohonan ICJR sebagai Pihak terkait dan kesimpulannya dalam Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana...
View ArticleMenolak Intervensi DPR dalam Penyidikan Tindak Pidana Bagi Anggota DPR
Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,...
View ArticlePengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui...
View Article
